IKNews, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mulai memetakan langkah penguatan keuangan daerah dengan berkonsultasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Isu kapasitas fiskal hingga sinkronisasi kebijakan pusat–daerah menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.
Bupati Boltim Oskar Manoppo menemui Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Pertemuan ini berlangsung tertutup dan lebih banyak diisi diskusi teknis terkait pengelolaan keuangan daerah.
Dari informasi yang dihimpun, audiensi tersebut menyoroti kebijakan fiskal daerah, tata kelola anggaran, serta peluang dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah, khususnya bagi daerah dengan keterbatasan ruang fiskal seperti Boltim.
Dalam pertemuan itu, Oskar Manoppo didampingi Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Samsurizal Korompot. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif sekaligus menunjukkan upaya menyamakan persepsi terkait arah kebijakan anggaran ke depan.
“Kami perlu memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi, tetapi juga realistis dengan kondisi daerah. Konsultasi ini penting agar kebijakan yang diambil tidak keliru dan tetap berkelanjutan,” ujar Oskar Manoppo usai pertemuan.
Sementara itu, Horas Maurits Panjaitan menekankan pentingnya komunikasi aktif pemerintah daerah dengan Kemendagri, terutama dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Menurutnya, koordinasi yang intens akan membantu daerah menghindari persoalan administratif maupun kebijakan yang berpotensi bermasalah di kemudian hari.
Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama menyatakan dukungan terhadap langkah konsultatif tersebut. Ia menilai, pembahasan fiskal dengan pemerintah pusat menjadi penting agar kebijakan anggaran daerah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Audiensi ini diharapkan menjadi pintu awal bagi Pemkab Boltim dalam memperkuat struktur keuangan daerah serta menyusun kebijakan anggaran yang lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.* (Mg01)
