IKNews, BOLTIM – Oskar Manoppo bersama Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku mendatangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (25/2/2026), untuk membahas sejumlah persoalan pertanahan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah di daerah.
Pertemuan dengan Kepala Kanwil BPN Sulut, John Wiclif Aufa, berlangsung tertutup selama kurang lebih dua jam. Dari informasi yang dihimpun, pembahasan difokuskan pada percepatan layanan administrasi pertanahan serta sinkronisasi data lahan milik warga dan aset pemerintah daerah.
Di hadapan jajaran BPN, Bupati Oskar menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait proses sertifikasi tanah yang dinilai memakan waktu cukup lama, terutama di wilayah pedesaan. Ia meminta agar koordinasi teknis antara pemerintah kabupaten dan BPN diperkuat, termasuk dalam hal verifikasi dokumen dan penanganan sengketa batas lahan.
“Kami ingin ada langkah konkret. Persoalan pertanahan ini menyangkut kepastian hukum masyarakat dan juga kelancaran pembangunan,” kata Oskar kepada wartawan usai pertemuan.
Menurutnya, sejumlah program pembangunan daerah, mulai dari pengembangan kawasan permukiman hingga pembangunan infrastruktur dasar, kerap terkendala status lahan yang belum tuntas. Karena itu, kejelasan administrasi dan legalitas menjadi prioritas agar proyek tidak terhambat di tengah jalan.
Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku menambahkan, dukungan BPN sangat krusial dalam mempercepat realisasi program strategis daerah. Ia mencontohkan rencana pengembangan kawasan permukiman baru yang membutuhkan kepastian status lahan sebelum masuk tahap pembangunan fisik.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sulut John Wiclif Aufa menyatakan kesiapan pihaknya untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Ia memastikan BPN akan melakukan evaluasi terhadap proses layanan yang dinilai masih lambat, sekaligus mendorong percepatan program sertifikasi tanah masyarakat.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Haris P. Sumanta, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yanto Modeong.* (Muklas)
