IKNews, MANADO – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dalam setahun terakhir.
Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penanggulangan Kemiskinan tahun 2025 yang digelar di Manado, Selasa (7/10/2025), Wakil Bupati Boltim Argo V. Sumaiku memaparkan bahwa jumlah penduduk miskin di daerahnya turun dari 4.410 jiwa pada 2024 menjadi 4.040 jiwa di 2025. Persentasenya menurun dari 5,87% menjadi 5,32%.
“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang kita lakukan mulai membuahkan hasil. Meskipun garis kemiskinan naik dari Rp433.873 menjadi Rp459.824 per kapita per bulan, jumlah penduduk miskin tetap bisa ditekan,” ujar Argo.
Namun, di balik penurunan angka kemiskinan, Boltim menghadapi persoalan lain yang tak kalah krusial: ketimpangan dalam kelompok miskin makin melebar.
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat menjadi 0,10, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik menjadi 0,6. Dua indikator ini mengukur seberapa jauh dan seberapa parah kondisi pengeluaran masyarakat di bawah garis kemiskinan.
“Ini artinya masih ada ketimpangan yang harus kita intervensi. Kita akan memperkuat pemberdayaan dan pengendalian harga bahan pokok,” jelas Argo.
Sementara itu, kabar menggembirakan datang dari sektor kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data awal dari Kementerian Koordinator PMK, sebelumnya tercatat 5.063 jiwa dari 1.047 keluarga masuk kategori miskin ekstrem. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi (verval) di lapangan, hasilnya menyebutkan bahwa tidak ada lagi keluarga di Boltim yang memenuhi kriteria miskin ekstrem.
“Hasil verval menunjukkan angka kita nol persen. Ini sesuai dengan data resmi BPS. Tapi tentu ini harus dijaga, bukan dirayakan berlebihan,” tegasnya.
Untuk menjaga tren positif ini, Pemerintah Kabupaten Boltim menyiapkan sejumlah strategi jangka menengah dan panjang, antara lain:
• Pemantauan data melalui aplikasi SIKS-NG secara bulanan.
• Percepatan penerbitan dokumen kependudukan agar keluarga miskin punya akses hak sipil.
• Bantuan berbasis keahlian dan usaha produktif yang dipantau hingga mandiri.
• Penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah minim akses.
• Pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja rentan.
• Bantuan pangan untuk kelompok miskin termasuk nelayan terdampak.
“Target kami menurunkan angka kemiskinan ke 5,30–5,35% tahun ini, dan mempertahankan angka nol persen untuk kemiskinan ekstrem,” kata Argo.
Dukungan Anggaran Masih Jadi Tantangan
Dari sisi anggaran, Pemkab Boltim mengandalkan optimalisasi APBD dan dana desa. Namun realisasi anggaran tahun 2025 masih rendah.
• APBD 2025 baru terealisasi 47,67% hingga Juni.
• APBDes 2025 baru 61,81% hingga awal Oktober.
Sebagai perbandingan, realisasi APBDes pada 2023 dan 2024 mencapai hampir 100%.
“Realisasi memang belum optimal, tapi dengan sinergi desa dan kabupaten, kita tetap dorong program prioritas,” tambah Argo.
Beberapa program prioritas antara lain bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas, beasiswa siswa kurang mampu, pemenuhan hak sipil, serta percepatan kepesertaan BPJS untuk mencapai cakupan semesta (Universal Health Coverage).
Meski menunjukkan progres, Boltim masih menghadapi pekerjaan rumah besar. Penurunan angka kemiskinan perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin agar tidak hanya keluar dari garis kemiskinan secara statistik, tetapi juga secara substansi.
“Ini bukan akhir, tapi justru awal dari kerja keras kita. Gotong royong dan kebijakan yang berpihak akan menentukan keberlanjutan capaian ini,” pungkas Argo.* (Mg-01)
