IKNews, BOSEL – Dalam sidang paripurna DPRD Bolsel yang penuh ketegangan pada Kamis, 18 Juli 2024, terjadi insiden yang mengguncang dunia politik di ujung Selatan Bolaang Mongodow Raya (BMR) tersebut.
Jelfi Djauhari, anggota Fraksi Restorasi Kebangkitan dari Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua Komisi 3, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap cara pimpinan DPRD mengelola sidang paripurna yang membahas tiga agenda penting: KUA-PPAS APBD 2025, Ranperda Penurunan Stunting, dan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang.
Dari awal sidang, Djauhari menyampaikan protes mewakili fraksinya. “Kami hanya mempertanyakan keabsahan agenda paripurna yang belum dibahas melalui Badan Musyawarah (Banmus),” ungkap Djauhari kepada media ini Kamis 18 Juli 2024 tadi malam.
Ia mengatakan, Informasi dari staf Fraksi Restorasi Kebangkitan menyatakan bahwa paripurna tersebut tidak dibahas di Banmus, namun hanya melibatkan pimpinan DPRD dan satu anggota Fraksi Trisakti, Zulkarnaen Kamaru dari PDIP. Djauhari menawarkan agar agenda ditinjau kembali dan dibahas ulang sesuai prosedur yang benar.
“Akan tetapi, Ketua DPRD Arifin Ollii menolak permintaan kami dan bersikeras memulai paripurna,” jelasnya.
Sehingga Perdebatan memanas ketika fraksi Trisakti, melalui Zulkarnaen Kamaru, ngotot melanjutkan sidang meskipun ada keberatan dari fraksi Restorasi Kebangkitan.
Ketegangan memuncak ketika Ketua DPRD Arifin Ollii terlihat melempar palu sidang, memicu dua anggota Fraksi Trisakti, Zulkarnaen dan Fadli Toliabu, melakukan penyerangan fisik terhadap anggota Fraksi Restorasi Kebangkitan.
“Tindakan itu merupakan upaya premanisme karena ketidakmampuan menjawab argumen fraksi Restorasi,” tuding Djauhari.
Di sisi lain, Zulkarnaen Kamaru dari Fraksi Trisakti memberikan klarifikasi bahwa insiden tersebut hanya merupakan kesalahpahaman. Menurutnya, paripurna sudah sah karena telah diagendakan dan disetujui melalui grup WhatsApp.
“Bahkan anggota Fraksi Restorasi Kebangkitan lainnya yakni, Obin Pakaya dari Perindo, telah meminta sidang dilanjutkan, sehingga mungkin itu yang memicu ketidakpuasan Djauhari,” jelas Kamaru.
Kejadian ini menunjukkan betapa rapuhnya dinamika politik di DPRD Bolsel. Ketegangan antar fraksi semakin mencuat, memperlihatkan adanya ketidaksepakatan mendasar dalam menjalankan tata tertib dewan.
Fraksi Restorasi Kebangkitan menegaskan pentingnya prosedur yang transparan dan adil, sementara fraksi Trisakti bersikukuh bahwa mereka sudah menjalankan proses sesuai aturan.
Pertarungan politik ini menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi politik tertentu, mengingatkan kita bahwa dalam setiap demokrasi, transparansi dan keadilan harus menjadi prioritas utama.
Reporter: Gie
 tersebut.){kind=link}