IKNews, Bolmong – Puluhan ASN PPPK di Kabupaten Bolaang Mongondow akhirnya meluapkan kekecewaan mereka melalui aksi protes yang berlangsung panas pada. Selasa, 1 Oktober 2024.
Para pegawai menuntut pemerintah Daerah segera menyelesaikan masalah keterlambatan gaji serta penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang mereka sebut melanggar hukum dan merugikan mereka selama lebih dari lima bulan.
Aksi yang berlangsung di depan Dinas Pendidikan ini memperlihatkan betapa frustasinya para PPPK yang hingga kini belum menerima hak gaji mereka tepat waktu.
“Kami bekerja keras untuk negara, tapi kenapa hak kami terus ditunda? Sudah berbulan-bulan kami menunggu!” teriak salah satu peserta aksi dengan nada marah. Mereka menuntut pemerintah segera melakukan pembayaran gaji yang selama ini tertahan tanpa alasan yang jelas.
Selain masalah gaji, peserta aksi juga mengangkat isu serius terkait penerbitan SPMT yang mereka klaim melanggar Undang-Undang. Menurut mereka, penerbitan SPMT tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menyebabkan para PPPK dirugikan dalam aspek status dan hak-hak kepegawaian mereka.
“TMT kami itu bulan Maret, tapi SPMT malah diterbitkan bulan Agustus, jika seperti itu selama 5 bulan kami hanya terhitung kerja bakti. Kemudian untuk Agustus smpe oktober. Gaji yang pemda bayarkan baru 1 bulan,”jelas Salah Satu PPPK yang enggan dipublish namanya.
Disisi lain, para ASN PPPK mengatakan, aksi yang mereka lakukan bukanlah puncak dari perjuangan mereka. Pada hari Jumat mendatang, para PPPK dijadwalkan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota Dewan untuk membahas isu ini lebih lanjut. Bagi mereka, RDP ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelesaikan masalah yang terus membelenggu kesejahteraan mereka.
“Kami tidak akan berhenti sampai tuntutan kami didengar. Kalau gaji kami tidak segera dibayar dan masalah SPMT ini tidak diselesaikan, kami akan kembali turun ke jalan. Kami tidak akan diam!” seru salah satu perwakilan PPPK.
Ketegangan ini menambah tekanan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera bertindak. Para PPPK bertekad akan terus berjuang hingga hak-hak mereka sepenuhnya dipenuhi.***
 yang mereka sebut melanggar hukum dan merugikan mereka selama lebih dari lima bulan.){kind=link}