INFOKINI.NEWS- Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut melaksanakan kegiatan Masa Reses I tahun 2022, dimulai dari tanggal 21-26 Maret 2022 bertempat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPRD menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan.
Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen pada reses I tahun 2022 ini mengunjungi Kantor Kapitalaung (Hukum Tua) di Kampung Lahopang Kecamatan Siau Timur dan di Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Sitaro. Dan berhasil menjaring aspirasi masyarakat yang masih mengeluhkan soal perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi yang sampai hari ini belum terealisasi.
“Kami sudah lama memohon agar perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan dapat dilakukan, karena hal itu sanhat dibutuhkan guna menunjang perekonomian daerah,” ungkap Piter warga Desa Lahopang.
Anggota DPRD Sulut, Dapil Minahasa Utara-Kota Bitung, Melky Pangemanan melaksanakan Reses di Desa Rinondoran Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
Adapun aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD MJP antara lain adalah Bidang Infrastruktur: Aspirasi terkait infrastruktur desa disampaikan langsung oleh Hukum Tua, dimana ada beberapa permasalahan infrastruktur yang sampai saat ini belum juga selesai dengan maksimal. Mulai dari persoalan Tapal Batas Desa yang belum selesai yang kemudian cukup mengkhawatirkan karena akan menimbulkan konflik antar kampung terkait pembagian kekuasaan dan hasil desa yang terkenal memiliki tambang.
– Bidang Pendidikan : Terkait bidang pendidikan, masyarakat berharap agar ada perhatian khusus dari pemerintah untuk sarana prasarana yang mendukung bagi sekolah TK dan PAUD yang ada di desa Rinondoran, karena sebagai sekolah awal para generasi bangsa, TK/PAUD yang ada saat ini minim fasilitas penunjang kegiatan belajar-mengajar.
– Bidang Kesehatan : Keluhan terkait BPJS KIS Pemerintah yang tiba-tiba non aktif ketika dalam beberapa bulan tidak digunakan, padahal tidak ada yang berharap akan sering sakit, tapi karena lama tidak diakses, giliran sakit dan ingin menggunakan, statusnya malah sudah di non aktifkan. Hal ini jelas sangat memberatkan masyarakat kecil.
– Bidang Umum/Lainnya : Rohaniawan baik Pendeta, Gembala, Ustadz dan Imam adalah tonggak dalam menjaga stabilitas moral dan kehidupan umat beragama, melihat pentingnya elemen rohaniawan, maka diharapkan agar para Rohaniawan ini bisa mendapatkan insentif langsung dari pemerintah, ini sebagai bagian dari mengapresiasi dan mendukung para Rohaniawan.
Menanggapi itu, Anggota DPRD Melky Pangemanan akan membawa aspirasi-aspirasi masyarakat ke gedung DPRD dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. MJP akan berjuang dan mengawal semua aspirasi yang masuk demi kepentingan masyarakat dan daerah.
Anggota DPRD Sulut, Dapil Bolaang Mongondow Raya, Raski A Mokodompit melaksanakan reses di Desa Tadoy Kecamatan Bolaang Timur dan berhasil menjaring asmara (aspirasi masyarakat) yang sebagian besar bermata pencarian sebagai Petani yang mempertanyakan langkanya bibit jagung, dan kiranya bisa mendapat perhatian serius dari dinas terkait. Juga terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang masih perlu perhatian dari pemerintah.
Anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa Tomohon, Braien Waworuntu menyambangi warga Tondano Selatan tepatnya di Kelurahan Urongo, Jumat (25/03).
Pada kesempatan tersebut, Fendy Ratulangi warga setempat mengharapkan agar supaya pemerintah dapat memperhatikan jalan keliling danau yang ada di wilayah tersebut.
“Jalan disini statusnya jalan provinsi, pemerintah harus memperhatikan kondisi jalan ini. Khususnya pilar jalan yang sangat berbahaya dan rawan kecelakaan. Pilar jalan banyak yang sudah mulai longsor dan dapat membahayakan pengguna jalan. Ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah,” ucapnya sembari menitipkan agar supaya penerangan jalan bisa diadakan.
Sementara itu, Braien Waworuntu dalam penjelasannya menjelaskan bahwa bahwa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan ditindak-lanjuti dan dilaporkan kepada eksekutif sebagai bahan reses.
“Tapi perlu diingat, bahwa ada yang menjadi kewenangan Provinsi ada juga yang menjadi kewenangan Kabupaten Minahasa. Yang menjadi kewenangan Provinsi akan kami lanjutkan dan laporkan kepada eksekutif. Dan untuk kewenangan Kabupaten kami akan mengkoordinasikan dengan fraksi kami di kabupaten Minahasa untuk disampaikan kepada Bupati. Kami berharap, ini semua akan terealisasi dan Desa Urongo akan lebih baik lagi kedepannya,” Tutup Waworuntu.
(Desieree/ADVETORIAL)
