IKNews, BUTON TENGAH – Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah, Hasrun yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengapresiasi peningkatan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terkhusus juga Polres Buton Tengah.
Hasrun menjelaskan dikutip dari hasil Survei Litbang Kompas pada Juni 2024 yang menempatkan citra Polri mengalami kenaikan menjadi 73,1 persen atau naik 1,6 persen dibandingkan survei pada Desember 2023.
Dalam survei tersebut, masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polri yang bersifat preventif dan preemtif, seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sampai peran Bhabinkamtibmas.
“Tingginya citra tersebut, Polri juga masih memiliki berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan khususnya dalam bidang penegakan hukum yang masih stagnan pada lima tahun terakhir,” kata Hasrun kepada media ni, Senin (1/7/2024).
Hasrun berharap Polri dapat melakukan pemetaan terhadap berbagai kasus yang dihadapi serta sumber daya manusia yang dimiliki, termasuk di daerah kita Kabupaten Buton Tengah.
“Kami harap Polri dan Polres Buton Tengah khususnya dapaat menjadikan Hari Bhayangkara ke-78 sebagai momentum untuk senantiasa menjaga marwah, harkat, dan martabat organisasi kepolisian” Kata Hasrun.
Dalam segala maknanya, polisi juga merupakan sebuah profesi yang terikat kode etik dan harus dijunjung tinggi demi menjaga profesionalitas dan kinerja setiap anggota Polri di lapangan.
“Profesionalisme merupakan kunci yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri,” tegas Hasrun.
Dengan demikian, lanjut dia, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri bukan sekadar untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan semata.
“Lebih dari itu, hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Karenanya penegakan hukum harus bisa mencakup rule of law, responsiveness, concencus orientation, equity, efficiency and effectiveness, serta strategic vision,” jelas Hasrun.
Hasrun juga mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga kondusofitas masyarakat selama masa penyelenggaraan Pemilu 2024.
Melalui Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024, Polri sukses mengedepankan preemtif dan preventif untuk meminimalisir terjadinya potensi konflik sosial di tengah masyarakat menjelang dan sesudah Pemilu.
Pemilu 2024 pun dapat berlangsung aman dan damai, serta persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga.
“Sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024. Persaingan dan tensi politik di Pilkada Serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pileg dan Pilpres, termasuk di Kabupaten Buton Tengah” kata Hasrun mengingatkan.
Karena itu, dia berharap Polri juga harus kembali mempersiapkan diri, menyiapkan berbagai strategi agar kondusifitas, keamanan, dan persatuan bangsa tetap terjaga (Adv).
