IKNews-ADVETORIAL- DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/08) pukul 10.00 Wita.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok dan dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven O.E Kandouw, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda Sulut, Sekprov Steve Kepel, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, BUMN, BUMD serta Insan Pers.
Usai dibuka oleh Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen, kemudian dilanjutkan mendengarkan penyampaian Pimpinan DPR RI, Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA., dan Ketua DPD RI, Ir. H. AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. Selanjutnya mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Ir. H Joko Widodo.
Saat membuka Sidang Paripurna Istimewa Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen menyampaikan agar semangat kemerdekaan menjadi motivasi untuk terus bergerak dalam semangat kolektif berkolaborasi dan berkontribusi demi mewujudkan Indonesia lebih maju adil dan sejahtera.
“Kita wujudkan semangat gotong royong dan semangat bergerak maju bersinergi dalam satu irama satu asa dan satu bangsa,” ungkap Silangen.
Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan kita hari ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapres-nya, jawabannya: “Belum ada arahan Pak Lurah.” Saya, saya, saya sempat mikir, siapa ini “Pak Lurah”. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata Saya.
Ya, saya jawab saja: Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia.Ternyata Pak Lurah itu, kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik.
Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi. Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan “paten-patenan” dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng
Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik. Bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa, menuju Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.
Ini yang bolak balik saya sampaikan di setiap kesempatan. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan dan tidak hanya peluangnya saja. Tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah. Bahkan yang membuat kita melangkah mundur.
Momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia tiga tahun terakhir ini, telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia.
Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.
Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen di 2022 dari angka sebelumnya 37 persen, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di tahun 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial, total sebesar, kalau dijumlah dari tahun 2015-2023, sebesar Rp 3.212 triliun.
Termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.
Di saat yang sama SDM yang telah kita persiapkan harus mendapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional, sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.
Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.
Tantangan kedepan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan, untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu, bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Selain itu seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa.
Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat dan para pemimpin adat. Kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI/Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini.
Saya juga sangat menghargai upaya MPR dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.
Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar, dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
DPD sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita.
Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran, serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional. Upaya MA, Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah.
MK, Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. KY, Komisi Yudisial, terus aktif melakukan advokasi pelatihan dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.
Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas, HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya.
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan.
Marilah kita bersatu padu terus melaju untuk indonesia Maju. Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka! Merdeka! Merdeka
Desieree//ADVETORIAL
