INFOKINI.NEWS- ADVETORIAL- DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia Pada Sidang Tahunan MPR-RI dan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI tahun 2022 dan Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia Pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangannya Pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI Tahun Sidang 2022-2023 bertempat diruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (16/08) siang.
Pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI menjelang HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI tersebut diikuti secara virtual oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan agenda-agenda besar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menekankan lima agenda besar yang akan dilaksanakan Indonesia.
Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Presiden Jokowi mencontohkan, hilirisasi nikel yang dilakukan telah meningkatkan ekspor besi baja sebesar 18 kali lipat. Ekspor besi baja meningkat dari sekitar Rp16 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp306 triliun di tahun 2021.
“Di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel, sekali lagi itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil,” ujarnya.
Setelah nikel tutur Presiden, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, hingga timah.
“Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” kata Kepala Negara.
Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau. Presiden menyampaikan, persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut harus terus dilakukan karena akan menjadi potensi besar pada penyerapan karbon.
Presiden pun optimistis energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi.
“Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” ujarnya.
Upaya tersebut, kata Presiden, dapat langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio.
“Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak, akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita, antara lain kelapa sawit, yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia,” ujarnya.
Terkait pangan, Presiden menyampaikan pembangunan infrastruktur bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional. Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras untuk konsumsi.
“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute, yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019,” ujarnya.
Ketiga, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Presiden menyampaikan, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.
“Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan,” ujarnya.
Secara khusus, Presiden menekankan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama.
“Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022,” ujarnya.
Presiden menambahkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah juga harus terus dilanjutkan.
Keempat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas. Presiden menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital. Pemerintah pun menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024.
“Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan,” ujarnya.
Terakhir, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menyampaikan, IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.
“(IKN) bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi,” ujarnya.
Menutup pidatonya di sidang tahunan MPR RI, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bahu membahu mewujudkan agenda besar tersebut.
“Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju, dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan,” pungkasnya.
Usai mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022, pada sore hari Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw serta Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut bersama undangan mendengarkan Pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN T.A. 2023 Beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 di lokasi yang sama.
Di hadapan para legislator Senayan, Presiden Jokowi dalam pidatonya mengungkapkan bahwa Indonesia pemulihan ekonomi Indonesia yang terus menguat, dengan tumbuh 5,01 persen di Triwulan I 2022 dan menguat signifikan menjadi 5,44 persen di Triwulan II tahun 2022, membuat Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonominya dengan cepat.
“Sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor, sehingga neraca perdagangan telah mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut,” terang Presiden.
Terkait inflasi, dikatakannya laju Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain. Per Juli, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9 persen year on year. Hal itu ditopang oleh peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan.
“Konsekuensinya, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.502 triliun,” ucapnya.
“Namun kedepannya, kita harus terus menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Perlambatan ekonomi
dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek,” sambungnya.
Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2023 oleh Presiden Jokowi adalah sebagai berikut :
– Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen.
– Ekspansi produksi yang konsisten akan terus didorong untuk membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.
–Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan maka manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing.
– Bauran kebijakan yang tepat, serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam akselerasi pemulihan ekonomi nasional.
– Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen.
– Rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp.14.750 per US Dollar dan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85 persen.
– Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel.
Lebih jauh, Presiden mengatakan bahwa Arsitektur APBN 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi.
“Desain APBN 2023 harus senantiasa ”Waspada, Antisipatif, dan Responsif” terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak,” bebernya.
Sementara itu, Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang, yang kebijakan diarahkan untuk mendukung “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Presiden kemudian memaparkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2023, yaitu sebagai berikut.
1. Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.
2. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun, atau 5,6 persen dari belanja negara.
3. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun.
5. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.
6. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp392,0 triliun.
Adapun pada tahun 2023, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp811,7 triliun. Untuk menjalankan agenda pembangunan, pendapatan negara tahun 2023 dirancang sebesar Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.
“Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap PDB atau Rp598,2 triliun. Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali kepada defisit maksimal 3 persen terhadap PDB,” tuturnya.
Lebih jauh Presiden menjelaskan, pengelolaan fiskal yang kuat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan di kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen, angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49.
“Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108,” imbuhnya.
Terakhir, Presiden mengharapkan agar pembahasan RAPBN 2023 ini dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
(Desieree)*** ADVETORIAL
