IKNews, MANADO – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mulai menyoroti ketepatan perencanaan kebutuhan obat untuk tahun 2026. Hal itu mengemuka dalam kegiatan pembinaan pelaporan dan evaluasi kepatuhan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang digelar di Hotel Quality Manado, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, yang hadir mewakili Bupati Oskar Manoppo. Dalam forum yang dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, tenaga farmasi, hingga anggota DPRD itu, persoalan akurasi perencanaan dan pelaporan obat menjadi sorotan utama.
Argo menyampaikan, evaluasi RKO bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk mengukur efektivitas sistem kefarmasian daerah—mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi hingga pelaporan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Kalau perencanaan meleset, dampaknya bisa panjang. Ketersediaan obat terganggu, pelayanan ikut terdampak,” ujarnya kepada peserta kegiatan.
Sejumlah tenaga kesehatan yang hadir mengakui, tantangan di lapangan tidak hanya soal pengadaan, tetapi juga sinkronisasi data kebutuhan riil dengan sistem pelaporan. Perbedaan angka antara usulan dan pemakaian aktual kerap memengaruhi proses distribusi.
Pemerintah daerah, lanjut Argo, ingin memastikan RKO 2026 disusun lebih presisi agar tidak terjadi kekosongan maupun penumpukan stok di puskesmas. Ia menegaskan bahwa pembenahan tata kelola obat menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan primer di Boltim.
Meski digelar dalam format resmi, forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi teknis yang bisa langsung diterapkan, bukan sekadar catatan evaluasi tahunan. “Harus ada tindak lanjut yang konkret. Jangan berhenti di laporan,” tegasnya.
Kegiatan itu juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Boltim dan para pemangku kepentingan sektor kesehatan yang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan layanan kefarmasian daerah.* (Mg-02)
