IKNews, TEGAL – Suasana gang Asri, Jalan Sumbodro, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, mendadak ramai pada Jumat sore saat Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi Golkar, Arie Prima Setyoko SE, S.Psi, menggelar reses masa persidangan pertama. Pertemuan yang berlangsung di rumah warga, Sodik, itu menjadi ruang terbuka bagi konstituen menyampaikan keluhan mulai dari layanan posyandu hingga persoalan klasik: banjir.
Arie—yang akrab disapa Koko—menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan momen bertemu langsung dengan warga untuk mengevaluasi kebijakan yang berjalan. Di hadapan puluhan warga, ia membeberkan bahwa sejumlah program yang sebelumnya ia dorong melalui pokok pikiran (pokir) mengalami pemangkasan anggaran.
“Saya mohon maaf kalau belum bisa maksimal membantu. Tahun ini terjadi pemangkasan hampir di semua pokir anggota dewan,” ujar Arie.
Salah satu dampaknya adalah hilangnya anggaran pembelian laptop untuk sejumlah posyandu, termasuk di Kelurahan Panggung. Menurut dia, sebagian dana dialihkan untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diprioritaskan pemerintah.
Arie mengakui RTLH menjadi fokus utama karena kebutuhan perbaikan rumah layak huni jauh lebih mendesak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“RTLH ini yang paling penting. Hampir separuh usulan yang masuk ke saya terkait perbaikan rumah warga,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung rencana pembangunan balai RW di wilayah Surabayan serta kelanjutan bantuan untuk fasilitas posyandu yang masih perlu penyesuaian kebijakan.
Dalam sesi tanya jawab, Arie menyampaikan janjinya memberikan bantuan alat ukur tensi darah untuk posyandu menggunakan dana pribadi. Bantuan itu direncanakan untuk posyandu di Kelurahan Panggung (18 unit), Mintaragen (12 unit), Slerok (14 unit), sementara Kejambon dan Mangkukusuman menyusul.
“Semoga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu kader. Kalau ada anggaran lebih, aspirasi yang sudah disampaikan hari ini nanti saya lanjutkan,” katanya.
Pembahasan memanas ketika seorang warga menyinggung persoalan banjir di Tegal Timur.
“Bagaimana soal banjir ini, Pak Dewan?” tanya seorang warga.
Arie menjawab, saat ini pembenahan drainase menjadi prioritas pemerintah bersama DPUPR dan stakeholder terkait. Ia menyebutkan kajian teknis sedang berjalan, termasuk mengevaluasi titik-titik rawan seperti kawasan Pertamina yang kerap terendam saat hujan deras.
“Pemkot sedang membahas penanganan bencana dan dampak prematur yang mungkin terjadi. Setelah pembahasan selesai, pasti ada anggarannya. Ini juga PR saya,” tutup Arie.* (Mg02)
