IKNews, TOUNA – Suasana Gedung Auditorium Kantor Bupati Tojo Una-Una (Touna) terlihat lebih sibuk dari biasanya pada Jumat (14/11/2025). Sejak pagi, jajaran pemerintah provinsi dan daerah sudah berkumpul mengikuti rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Pertemuan itu menjadi ruang bagi pemantapan Program 9 BERANI, paket kebijakan yang digadang sebagai motor peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Touna.
Dari pantauan di lokasi, pembukaan rapat ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Anwar, didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Bupati Touna Ilham Lawidu, serta pimpinan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi–Maluku. Gestur simbolik itu menjadi pernyataan bahwa program strategis tersebut mulai memasuki tahap kerja konkret, bukan sekadar rencana di atas kertas.
Dalam pemaparannya, Gubernur Anwar menyampaikan sejumlah proyek dan bantuan yang sudah berjalan maupun sedang dipersiapkan. Di antaranya, beasiswa bagi 18.724 penerima, pembangunan kembali Jembatan Bongka Koi yang menjadi akses utama delapan desa di Kecamatan Ulubongka, serta peningkatan ruas jalan Kulingkinari–Wakai dan Longge Dataran Bulan–Toili. Ia juga menegaskan komitmen pembangunan 18 unit rumah tidak layak huni (RTLH) tahun ini, dengan rencana tambahan 1.000 unit pada 2026.
Selain infrastruktur, Gubernur Anwar menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja rentan. Sebanyak 62.969 warga kini masuk cakupan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sejumlah bantuan pendidikan dan modal usaha juga diserahkan secara simbolis kepada warga Touna.
Di ruang rapat, hadir lengkap jajaran Forkopimda Touna, perwakilan TNI–Polri, pimpinan OPD, hingga tokoh daerah. Diskusi berjalan dinamis, terutama saat menyentuh isu pengembangan pariwisata Kepulauan Togean yang disebut gubernur sebagai salah satu sektor yang perlu percepatan penataan agar manfaat ekonominya lebih luas dirasakan masyarakat.
Program 9 Berani, menurut Gubernur Anwar, merupakan bukti bahwa pemerintah provinsi ingin menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. “Ini bukan soal program besar, tapi soal memastikan setiap warga merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya.* (Mg-02)
