IKNews, BOLTIM — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memperkuat barisan penjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat dengan mengukuhkan ratusan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Relawan Pemadam Kebakaran. Pengukuhan dipimpin langsung oleh Bupati Boltim Oskar Manoppo di halaman Kantor Bupati pada Rabu (29/10/2025).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa peran Satlinmas tidak lagi sekadar simbol kehadiran dalam kegiatan pemerintahan atau momen politik seperti pemilihan umum. Menurutnya, Satlinmas adalah ujung tombak dalam menciptakan rasa aman, menjaga ketertiban lingkungan, serta menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana dan gangguan keamanan sosial.
“Kehadiran Satlinmas dibutuhkan setiap saat. Mereka bukan hanya pelengkap dalam upacara, tetapi garda terdepan ketika masyarakat menghadapi situasi darurat atau membutuhkan rasa aman,” tegas Oskar Manoppo.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya relawan pemadam kebakaran (Damkar) dalam memperkuat sistem tanggap darurat di daerah yang sebagian besar masih didominasi permukiman padat dan wilayah rawan kebakaran. Ia menyebut, relawan Damkar tidak hanya berperan saat terjadi kebakaran, tetapi juga dalam edukasi masyarakat tentang pencegahan dan penanganan dini.
“Menjadi relawan Damkar adalah panggilan kemanusiaan. Dibutuhkan keberanian dan keikhlasan untuk turun langsung menghadapi risiko demi keselamatan warga lain,” katanya.
Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk memperkuat kapasitas kedua kelompok tersebut melalui pelatihan teknis, penyediaan peralatan, serta pembentukan sistem koordinasi yang lebih efektif antara aparat pemerintah, Satlinmas, dan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan profesionalitas dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Dengan semangat Boltim Bangkit, kita ingin Satlinmas dan Relawan Pemadam Kebakaran menjadi contoh nyata semangat gotong royong dan kesiapsiagaan masyarakat Boltim,” ujar Oskar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para asisten, tenaga ahli Bupati, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).* (Mg01)
