IKNews, MINUT – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara resmi memulai proyek perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang selama ini dinilai berada dalam kondisi memprihatinkan. Penandatanganan prasasti oleh Bupati Joune Ganda pada Rabu, 1 Oktober 2025, di Atrium Kantor Bupati menandai dimulainya program yang disebut sebagai bagian dari realokasi anggaran belanja birokrasi ke sektor layanan publik dasar.
Menurut data internal Pemkab, lebih dari 90 persen fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah ini masih berada di bawah standar nasional. Situasi ini berdampak langsung pada akses dan kualitas layanan bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Pulau Talise, yang hingga kini masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.
“Kami alihkan anggaran perjalanan dinas dan belanja tidak mendesak untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ini bukan seremoni, ini langkah nyata,” ujar Bupati Joune Ganda dalam pidatonya.
Langkah ini menyiratkan perubahan pendekatan pemerintah daerah dalam menyikapi ketimpangan infrastruktur pelayanan dasar yang selama ini tertutup oleh kegiatan-kegiatan seremonial dan pengeluaran birokratis yang tidak berdampak langsung ke masyarakat.
Sejumlah kepala sekolah dan kepala puskesmas yang hadir menyatakan harapannya agar proyek ini tidak berhenti di tahap pembangunan fisik semata. Mereka menekankan pentingnya keberlanjutan dan pemeliharaan fasilitas, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Kita semua tahu, masih banyak anak-anak yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan layak. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Joune, merujuk pada kondisi beberapa sekolah di pulau-pulau terluar.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara semua elemen masyarakat dalam menjaga fasilitas yang nantinya diperbaiki. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah.
“Kolaborasi adalah kunci. Saya ingin ini menjadi momen bersejarah yang membawa dampak nyata. Jangan hanya diresmikan, lalu dilupakan,” tambahnya.
Program ini akan mencakup renovasi sekolah dan puskesmas, penyediaan alat kesehatan dasar, perbaikan sanitasi, serta peningkatan akses air bersih di beberapa fasilitas. Pemerintah daerah belum mengungkapkan angka total anggaran, namun menyebut bahwa dana berasal dari pengalihan pos-pos anggaran rutin non-prioritas.* (Mg-01)
