IKNews, MUBA — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2025 tengah berada di bawah sorotan tajam. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Muba menggelar rapat evaluasi yang tidak hanya membahas angka-angka, tetapi juga mengungkap persoalan serius yang dapat berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Muba pada Rabu (1/10/2025) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar, Afitni Junaidi Gumay, S.E. Ia menegaskan, rapat ini bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi sebagai koreksi arah agar penyusunan APBD 2026 tidak mengulang kesalahan yang sama.
Data yang dipaparkan menunjukkan realisasi pendapatan daerah hingga akhir September 2025 baru menyentuh 63,45% dari target Rp4,29 triliun. Belanja daerah lebih mengkhawatirkan—baru 50,52% yang terealisasi dari total anggaran Rp4,31 triliun. Sementara itu, sisi pembiayaan justru melampaui target, mencapai 161,11%.
Namun, perhatian paling serius tertuju pada kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Ketua I DPRD, Irwin Zulyani, S.H., secara terbuka menyoroti pentingnya menggenjot PAD karena menjadi tulang punggung anggaran daerah. “Kalau PAD lemah, daerah tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” ujarnya.
Sektor pajak daerah masih terseok. Pajak dari jasa perhotelan baru mencapai 52,24% dan jasa parkir 55,71%. Bahkan, pajak sarang burung walet, salah satu potensi unik Muba, baru terealisasi 18,82% dari target.
Yang paling rendah adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang hanya menyentuh 24,53%. Sementara itu, hanya sektor retribusi daerah yang menunjukkan performa memuaskan dengan realisasi mencapai 138,85% dari target.
Masalah lain yang mencuat dalam rapat adalah terkait perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Muba namun tidak terdata dengan baik karena mengikuti sistem vendor. Anggota DPRD, Alpian, SH, menegaskan perlunya pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk menertibkan masalah ini. Namun ia memberi catatan penting, “Satgas jangan jadi macan ompong atau malah keluar dari jalur tugasnya.”
Alpian juga meminta agar proses perizinan dan urusan administratif dipermudah, bukan dipersulit, jika Muba ingin meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.
Anggota DPRD lainnya, Andre Septa, SH, turut menyoroti masalah Galian C yang belum terselesaikan secara tuntas. Ia mendesak instansi terkait agar bertindak lebih tegas. Andre juga menyayangkan lemahnya perencanaan anggaran di sejumlah OPD yang dinilainya masih asal-asalan dan tidak berbasis data.
Ketua Banggar, Afitni Junaidi Gumay, menegaskan bahwa evaluasi kali ini harus menjadi wake-up call bagi TAPD dan seluruh OPD. Ia meminta laporan rinci per Oktober dari masing-masing instansi untuk mengetahui di mana letak hambatan sesungguhnya.
“Jika kita terus abai, dampaknya langsung ke masyarakat. Ini bukan lagi soal administrasi, ini soal komitmen dan tanggung jawab,” tegasnya.* (Mg-01)
