IKNews, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mulai mengetatkan disiplin aparatur sipil negara (ASN). Dalam apel kerja yang digelar di halaman kantor bupati pagi tadi, Bupati Oskar Manoppo menyuarakan peringatan keras bagi seluruh jajarannya: tak ada ruang bagi ketidakdisiplinan, apalagi praktik curang dalam pemerintahan.
Didampingi Wakil Bupati Argo V. Sumaiku dan Sekda M. Iksan Pangalima, Oskar menyampaikan dengan nada tegas bahwa kedisiplinan dan integritas adalah harga mati untuk menciptakan birokrasi yang sehat dan pemerintahan yang bersih. Ia juga secara terbuka mengingatkan pimpinan SKPD agar tak lagi bermain-main dengan absensi ASN maupun pengelolaan keuangan.
“Tolong diseriusi setiap tugas. Jangan ada lagi praktik curang. Disiplin dan tanggung jawab pimpinan SKPD terhadap kehadiran ASN harus diperhatikan. Kedisiplinan ASN sangat menentukan kemajuan daerah,” tegas Oskar dalam arahannya.
Peringatan ini tidak datang tiba-tiba. Saat ini, tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tengah melakukan pemeriksaan khusus di Boltim. Hal ini membuat tekanan terhadap pejabat dan bendahara di lingkup Pemkab meningkat tajam. Bupati secara langsung meminta agar seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh BPK disiapkan secara cepat dan lengkap.
“Saya minta semua mematuhi permintaan data BPK. Tak ada alasan lagi untuk tidak melengkapi SPj. Ini tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Tak hanya itu, Sekda M. Iksan Pangalima juga mengingatkan soal padatnya agenda Pemda hari ini, termasuk sosialisasi anti korupsi oleh BKPSDM, rapat paripurna DPRD yang wajib dihadiri pejabat eselon II dan III, serta kegiatan dzikir akbar bagi ASN Muslim.
Sosialisasi anti korupsi yang berlangsung usai apel disebut sebagai bagian dari komitmen membangun pemerintahan yang transparan. Namun di tengah kondisi internal yang sedang diaudit, acara ini dinilai tidak cukup jika hanya simbolik.
“Kalau mau serius soal anti korupsi, maka dimulai dari hal paling dasar: jangan tolerir ASN yang bolos dan jangan lindungi pimpinan SKPD yang menutup-nutupi laporan,” ujar salah satu ASN yang enggan disebut namanya.
Langkah Bupati Oskar ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Boltim tengah berbenah dari dalam, di tengah sorotan publik soal transparansi dan efisiensi birokrasi daerah.* (Mg-01)
