IKNews, PALU – Di tengah meningkatnya tensi sosial dan demonstrasi pasca kebijakan kontroversial pemerintah, Polda Sulteng dan Kodam XXIII/Palaka Wira mulai memperkuat operasi keamanan gabungan. Langkah ini dinilai berhasil meredam potensi chaos, namun juga menuai sorotan publik terkait pendekatan keamanan yang lebih represif.
Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho mengungkapkan bahwa patroli gabungan yang dilakukan pasca sejumlah unjuk rasa besar di Palu dan sekitarnya telah membantu menjaga kondusivitas wilayah. “Kami melihat adanya penurunan eskalasi setelah dilakukan patroli gabungan. Ini membuktikan pentingnya sinergi TNI-Polri,” jelasnya.
Namun, pendekatan ini juga menjadi perdebatan. Sejumlah aktivis sipil menganggap kehadiran aparat bersenjata dalam pengamanan demo berpotensi menciptakan intimidasi. Meski tidak disertai kekerasan, keberadaan personel militer dalam skenario sipil tetap menimbulkan kekhawatiran.
Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen Jonathan Binsar membantah tudingan tersebut. “Kami hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan situasi tetap damai dan aman. Kami ingin masyarakat bisa menyampaikan aspirasi tanpa ada pihak yang memancing kerusuhan,” ujarnya.
Kunjungan kerja Pangdam ke Mapolda Sulteng, Jumat (19/9/2025), menjadi titik awal untuk memperluas peran TNI dalam kegiatan sosial dan preventif, tidak sekadar pengamanan demonstrasi.
Kolaborasi ini berpotensi menjadi model nasional jika mampu menjawab dua hal: menjaga keamanan tanpa mengorbankan kebebasan sipil, dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.* (Mg-01)
