IKNews, TANJABBAR– Sebuah video berdurasi 55 detik yang memperlihatkan usulan tak lazim dari Wakil Ketua II DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Hasan Basri Harahap (HBH), mendadak viral dan memicu gelombang kritik dari masyarakat.
Dalam rapat paripurna DPRD Tanjabbar pada Jumat, 12 September 2025, HBH — politisi Partai NasDem — secara terbuka mengusulkan pemasangan eskalator atau “tangga lif” di gedung dewan, tepatnya di akses utama menuju ruang paripurna di lantai dua.
“Supaya kita tidak capek naik tangga, kalau bisa dipasang eskalator,” ujar HBH yang terekam dalam video tersebut, disambut gelak tawa sebagian hadirin.
Namun candaan bernuansa serius itu justru menyulut kemarahan warga. Di tengah banyaknya persoalan infrastruktur dasar yang belum tersentuh, usulan fasilitas mewah di kantor dewan dianggap tidak peka dan menyakiti hati rakyat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi jalan lintas Parit Deli menuju Sungai Dungun, di Kelurahan Betara Kiri, Kecamatan Kuala Betara — wilayah yang justru merupakan daerah pemilihan HBH. Jalan tersebut kini rusak berat dan telah lama dikeluhkan warga, tanpa solusi nyata dari wakil rakyat mereka.
“Harusnya beliau memperjuangkan jalan di wilayah dapilnya dulu, bukan malah minta tangga otomatis di kantor dewan,” ujar Ardi, warga Kuala Betara, saat dimintai tanggapan.
Di media sosial, tagar seperti #EskalatorDewan dan #PrioritaskanRakyat mulai ramai digunakan. Warganet mempertanyakan logika dan empati para wakil rakyat yang lebih sibuk memikirkan kenyamanan pribadi ketimbang kebutuhan masyarakat yang masih berjibaku dengan infrastruktur rusak, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang belum memadai.
Pengamat kebijakan publik menilai, usulan seperti ini mencerminkan krisis empati dan kegagalan memahami skala prioritas pembangunan daerah. Gedung DPRD memang layak diperhatikan dari sisi fasilitas, namun bukan berarti mengesampingkan realita bahwa masih banyak warga yang berjalan kaki di jalan rusak untuk sekolah dan bekerja.
“Usulan ini seperti menampar wajah rakyat. Sementara warga masih bergelut dengan lumpur di jalan rusak, wakilnya minta tangga otomatis,” kata Deni Pratama, aktivis pemuda setempat.
Masyarakat berharap agar DPRD Tanjabbar tidak sekadar menjadi simbol formalitas legislatif, tapi sungguh-sungguh menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan suara rakyat.
Kritik yang ramai saat ini, bukan semata pada usulan teknis eskalator, tapi pada mentalitas dan sensitivitas wakil rakyat dalam menentukan apa yang penting dan mendesak.
“Kalau duduk di kursi dewan saja sudah bikin lupa jalan rusak di dapil sendiri, lalu untuk apa dipilih?” sindir akun @wargaKuala di media sosial.
Momen ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh anggota dewan, agar tak lagi memperjuangkan kenyamanan sendiri di atas penderitaan rakyat.* (Mg-02)
