IKNews, TANJUNGBALAI — Sebanyak 103 nelayan di Kota Tanjungbalai menerima Kartu BPJS Ketenagakerjaan dalam rangkaian kegiatan bakti sosial memperingati HUT ke-80 TNI Angkatan Laut. Pemberian ini bukan sekadar seremoni: bagi para nelayan, kartu ini bisa menjadi perisai sosial saat mereka menghadapi kerasnya ombak dan risiko kerja di laut.
Namun, di balik momen simbolik pembagian kartu tersebut, muncul pertanyaan: seberapa efektif jaminan sosial ini dalam mengatasi realita ekonomi dan keselamatan kerja para nelayan?
Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengakui pentingnya perlindungan sosial bagi para pekerja sektor informal seperti nelayan. “Kartu BPJS Ketenagakerjaan ini memberi rasa aman ketika mereka pergi melaut,” ujarnya.
Akan tetapi, sejumlah nelayan mengungkapkan bahwa risiko mereka lebih dari sekadar kecelakaan kerja. Salah seorang penerima bantuan, Ahmad (43), menyebutkan, “Kami butuh alat tangkap yang layak, akses pasar yang adil, bukan hanya asuransi kematian.”
Laporan dari HNSI Tanjungbalai mencatat masih banyak nelayan yang belum memiliki akses terhadap perlindungan sosial. Selain itu, nelayan juga menghadapi tantangan seperti bahan bakar mahal, cuaca ekstrem, dan persaingan dari kapal asing.
Meski kegiatan seperti ini dinilai positif, banyak pihak berharap perhatian terhadap sektor kelautan tidak berhenti pada momen seremonial semata. Perlindungan sosial hanyalah awal—pemerintah dituntut untuk hadir lebih kuat di hulu hingga hilir mata pencaharian nelayan.*(Mg-02)
