IKNews, JAKARTA – Program prioritas nasional “Makan Bergizi Gratis” (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi salah satu topik krusial yang dibahas dalam pertemuan antara pengurus APKASI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Kamis (18/09). Para kepala daerah menilai bahwa meskipun program ini memiliki semangat positif, pelaksanaannya di daerah menghadapi sejumlah tantangan teknis dan fiskal.
Ketua Harian APKASI, Dadang Supriatna, mengungkapkan bahwa belum adanya skema pendanaan yang jelas dan terintegrasi membuat sejumlah kabupaten khawatir akan beban anggaran tambahan.
“Pemda mendukung penuh program MBG, tapi harus dipastikan ada mekanisme pembiayaan yang konkret dan tidak membebani fiskal daerah, apalagi di tengah tren pemotongan dana transfer,” jelas Dadang.
Menurut Sekjen APKASI, Joune Ganda, beberapa kabupaten mulai menjajaki kemungkinan pendanaan alternatif, termasuk kemitraan dengan sektor swasta dan BUMD, agar program MBG bisa berjalan optimal tanpa menabrak batas fiskal daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengakui adanya tantangan implementasi program MBG dan menyatakan komitmen untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kondisi riil di lapangan. APKASI mendorong agar segera dibentuk tim teknis bersama guna memformulasikan desain implementasi MBG yang realistis dan akuntabel.* (Mg-02)
