IKNews, TOUNA – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mendukung langkah tegas Bupati Banggai, Amirudin, yang mengusulkan pelarangan pengiriman beras keluar daerah demi mengendalikan inflasi yang terus merangkak naik.
Dalam Rapat Koordinasi TPID yang berlangsung di Kantor Bupati Tojo Una-Una dan diikuti secara hybrid oleh 13 kabupaten/kota se-Sulteng, usulan ini menjadi salah satu bahasan paling mencolok. Wakil Bupati Tojo Una-Una, yang hadir mewakili Bupati Ilham Lawidu, mencatat urgensi koordinasi lintas wilayah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok.
“Inflasi ini bukan sekadar angka. Ini soal daya beli masyarakat kita di lapangan,” ujar Gubernur Anwar Hafid, menggarisbawahi pentingnya sinergi antar daerah dalam menjalankan program pasar murah hingga ke tingkat desa.
Dengan inflasi menyentuh angka 3,62% (yoy) per Agustus 2025, pemerintah daerah kini dihadapkan pada dilema antara menjaga suplai daerah dan merespons pasar bebas antarwilayah.
Kepala BI Sulteng, Muhammad Irfan Sukarna, menyebut salah satu penyebab utama lonjakan inflasi adalah ketidakseimbangan distribusi beras. Ia mendorong perumusan ulang kebijakan alokasi dan distribusi.
Rapat yang berlangsung pada Selasa itu juga menghasilkan rencana percepatan operasi pasar dan penguatan Gerakan Pangan Murah. Dalam waktu tiga bulan ke depan, TPID Sulteng menargetkan inflasi turun di bawah 3,5%.*
Peliput: Budi
