IKNews, BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo, Bersama Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar, menghadiri rapat bersama Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam rangka pembahasan percepatan penyelesaian kesesuaian batas daerah, khususnya terkait titik koordinat di wilayah Danau Mooat, Kamis (7/8/2025).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari permasalahan teknis yang muncul akibat adanya titik koordinat yang terputus sebagaimana tercantum dalam Permendagri 131 Tahun 2018 tentang batas daerah antara Boltim dan Minsel. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan dalam proses perencanaan tata ruang wilayah, termasuk penyusunan RTRW oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala daerah menyampaikan komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan batas wilayah secara musyawarah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, demi terciptanya kepastian hukum dan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Kemendagri melalui Kepala Biro Hukum, Raden Gani Muhamad, mengapresiasi itikad baik kedua Bupati dan menegaskan bahwa Kemendagri akan terus memfasilitasi proses penyelesaian batas daerah secara objektif.
Ia mengungkapkan revisi Permendagri bisa dilakukan sepanjang terdapat kesepakatan resmi dari kedua pemerintah daerah.
Lanjutnya lagi, bahwa kesepakatan tersebut agar dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk kemudian diteruskan secara formal kepada Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan itu juga Bupati Oskar Manoppo menyampaikan, Apresiasi atas dukungan Kemendagri dalam mempercepat penyelesaian batas daerah.serta menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Boltim untuk segera menindaklanjuti proses kesepakatan teknis dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, demi kepastian hukum dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
“Persoalan batas ini tidak hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kami akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Sulut dan Pemkab Minsel untuk menyepakati titik koordinat yang jelas di Danau Mooat,” ujarnya.*
Peliput: Muklas
