IKNews, BOLTIM – Suasana ruang rapat Pemkab Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memanas pagi tadi! Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, turun langsung memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Desa dan Daerah, Senin (4/8). Rapat ini menjadi titik krusial dalam mengawal implementasi visi besar “Boltim Bangkit Bekerja Membangun Desa Menuju Sejahtera dan Berkelanjutan”.
Dalam rapat tersebut, Wabup Argo tak main-main. Ia menegaskan bahwa kekuatan Boltim terletak di desa.
“RPJMDes harus jadi terjemahan langsung dari RPJMD kabupaten. Kalau tidak sinkron, pembangunan kita akan limbung,” tegasnya lantang.
Namun, sejumlah masalah serius mencuat ke permukaan. Di antaranya:
- 60 desa masih dijabat Penjabat Sangadi, menyebabkan dokumen RPJMDes mandek.
- Kekhawatiran status desa mandiri dari Kemendes yang justru bisa mengurangi Alokasi Dana Desa (ADD).
- Minimnya pemahaman aparatur desa soal perencanaan dan dana desa.
- Sebagian besar BUMDes belum memiliki legalitas formal dan belum menjalankan usaha produktif.
- Data indeks desa dan stunting masih lemah karena seringnya pergantian aparat.
Tanggapan tajam datang dari Kepala Bappeda, Kadis PMD, dan Koordinator Tenaga Ahli P3MD. Beberapa solusi strategis langsung dicanangkan:
✅ Pembentukan Tim Sinergi RPJMD–RPJMDes
✅ Validasi ulang data desa
✅ Penguatan kapasitas pendamping lokal desa
Puncaknya, Tenaga Ahli Bupati, Hendra Damopolii, mengunci rapat dengan instruksi percepatan 7 program prioritas Bupati dan Wabup:
- Penyediaan air bersih
- Pengelolaan sampah
- Program beasiswa
- Pemilihan Sangadi & BPD
- Santunan duka dan RTLH
- Penanganan stunting
- Penguatan data desa via sistem ORAS (Open Data Records Application System)
Rapat ini dihadiri oleh jajaran OPD teknis terkait, termasuk Kepala Bappeda, Kadis PMD, Tenaga Ahli P3MD, dan Tenaga Ahli Bupati.
Dengan agenda padat dan pernyataan tegas, rapat ini tak hanya simbol koordinasi, tapi juga menjadi alarm serius bagi desa-desa di Boltim untuk bangkit dan berbenah!
Peliput: Muklas
