IKNnews Bitung – Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2025 yang digelar di Luwansa Hotel, Manado, Kamis (03/07/2025).
Kegiatan strategis ini diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan di tingkat daerah.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Yohanes Victor Mailangkay, serta jajaran kepala daerah dan perwakilan dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo.
Kehadiran para pemimpin daerah menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan kebijakan inklusi keuangan dan pengembangan layanan jasa keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulut, Dr. Mailangkay menegaskan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan, baik di level pusat maupun daerah.
Wagub Victor juga menekankan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar target statistik, tetapi menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, menyampaikan dukungannya terhadap agenda TPAKD yang dinilainya sangat relevan dengan kondisi daerah.
“Kami di Kota Bitung terus mendorong agar layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat pesisir, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar setiap daerah memiliki strategi akses keuangan yang sesuai dengan karakteristik lokal,” ujar Hengky Honandar.
Rapat koordinasi ini juga membahas sejumlah program strategis seperti penguatan literasi keuangan di sekolah dan desa, pengembangan produk keuangan berbasis potensi daerah, serta dukungan digitalisasi layanan keuangan.
Selain itu, forum ini menjadi ajang evaluasi pelaksanaan program TPAKD di tahun sebelumnya dan perencanaan program untuk tahun berjalan.
OJK sebagai fasilitator utama dalam pengembangan TPAKD menekankan bahwa capaian inklusi keuangan nasional tidak akan maksimal tanpa kontribusi aktif dari daerah.
Oleh karena itu, pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih operasional dan tepat sasaran.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, OJK, lembaga keuangan, dan masyarakat dapat semakin erat demi terwujudnya keuangan inklusif yang berkeadilan dan berkelanjutan.
