IKNews, Bolsel – Arthur A. Waroka, ST, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk masa bakti 2025–2030. Waroka mengungguli dua kandidat lainnya dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di Balai Pertemuan Desa Pintadia, Kecamatan Bolaang Uki. (25/4).
Dari tujuh kecamatan yang hadir, enam pengurus menyatakan dukungan penuh kepada Waroka, mencerminkan soliditas dan kepercayaan kuat dari basis nelayan di daerah tersebut.
Pelaksanaan Muscab ini merupakan bagian dari percepatan konsolidasi HNSI se-Sulawesi Utara, di mana Ketua DPD HNSI Sulut, Joune J.E. Ganda, SE, MAP, MM, M.Si, menugaskan Tim Khusus yang dipimpin Benhard Awoah, S.Pd. Bolmong Selatan menjadi salah satu daerah yang sukses menyelenggarakan Muscab lebih awal dibandingkan sepuluh kabupaten/kota lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bolsel menekankan pentingnya HNSI sebagai kekuatan kolektif bagi nelayan. Ia menyoroti kebutuhan mendesak terkait pembinaan kelompok nelayan, pemberian bantuan alat tangkap, pendirian Stasiun Pengisian BBM Nelayan (SPBN), serta peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir.
Menjawab tantangan tersebut, Arthur Waroka menegaskan komitmennya untuk segera membentuk kepengurusan baru di seluruh kecamatan dan merumuskan program kerja yang berorientasi pada hasil nyata.
“Kami tidak akan membiarkan nelayan terus-menerus diabaikan. HNSI harus menjadi garda terdepan. Kami akan bersuara lantang di setiap forum, mendorong kebijakan yang berpihak kepada nelayan, dan menuntut hak-hak mereka dipenuhi. Cukup sudah nelayan hanya dijadikan objek proyek tanpa perubahan nyata,” seru Waroka di hadapan peserta Muscab.
Ia juga menandaskan bahwa HNSI Bolsel ke depan harus menjadi motor perubahan nyata, bukan sekadar organisasi seremonial tanpa dampak. “Nelayan tidak boleh lagi jalan sendiri-sendiri. Kita harus bersatu memperjuangkan hak dan kesejahteraan bersama,” tambahnya.
Dengan kepemimpinan baru ini, HNSI Bolsel diharapkan mampu memperkuat posisi politik ekonomi nelayan, menghadirkan solusi konkret, dan menjadi kekuatan strategis dalam membangun kesejahteraan pesisir di Bolaang Mongondow Selatan.***
