IKNews, BOLTIM – Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi melaksanakan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 Secara Darling.
Peluncuran indikator Indeks Pencegahan korupsi Daerah salah satunya diikuti oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur Oskar Manoppo secara zoom Meeting, yang bertempat Ruangan Wakil Bupati, yang dihadiri oleh Asisten satu, dua, tiga serta seluruh pimpinan OPD, Rabu (5/3/2025).
Pada kesempatan itu,Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan, program MCP ini merupakan implementasi pelaksanaan kolaborasi dan sinergi antara KPK, BPKP dan Kemendagri dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah agar semakin baik dan berdampak positif untuk percepatan terwujudnya ekosistem pencegahan anti korupsi.
Sementara disampaikan oleh Deputi PKD BPKP Raden Suhartono, mengenai urgensi penguatan pengendalian kecurangan yakni Fraud masih aktif, sehingga pengendalian kecurangan masih lemah dan manajemen risiko belum optimal.
Pimpinan KPK RI Setyo Budianto berharap dengan launching IPKD MCP ini bisa menjadi alat monitoring dan pengendalian serta pengamatan.
”Saya harapkan, proxy ini bukan hanya sekedar centre tapi menjadi sebuah kontrol , bisa memonitor atau mengendalikan, bisa menjadi surveilans untuk pengamatan sehingga 8 focus area tercapai,” singkatnya.*
Peliput: Muklas
