IKNews-SULUT– Calon Gubernur Sulawesi Utara Elly Engelbert Lasut (E2L) saat ditemui oleh beberapa awak media dikediaman, Jumat (12/10/2024) mengungkapkan Saat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur memang banyak sekali persoalan yang harus dihadapi, sehingga segala persoalan yang ada harus dicarikan solusi dan jalan keluar yang terbaik.
Salah satu yang menjadi persoalan penting adalah tentang Ijin Pertambangan Rakyat (IPR). menurutnya persoalan IPR ini bagi penambang tradisional sangat kesulitan untuk mendapatkan ijinnya.
“Bagi saya untuk ijin pertambangan rakyat tidak masalah karena saya dengar ada juga masyarakat yang ingin menikmati soal hasil bumi dan pertambangan bahkan ada yang sudah mencapai 30an tahun bekerja sebagai penambang, tapi justru sampai hari ini belum mendapatkan ijin,” ujar E2L.
E2L menyampaikan jika Tuhan berkenan dirinya menjadi Gubernur Sulawesi Utara terkait persoalan pertambangan dirinya tidak akan mempersulit soal ijin pertambangan atau IPR tetapi ada beberapa solusi yang lebih berpihak pada masyarakat.
“Jadi prinsip saya yang utama tidak mempersulit soal ijin pertambangan atau IPR, maka dari itu solusi pertama yaitu Green Ekonomi dan saya berpihak pada masyarakat yang mau mengakses sumber daya alam menjadi penghasilan, tetapi punya satu prinsip bahwa mereka harus memperhatikan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup sangat penting dan jangan samapai dirusak karena dampaknya menjadi banjir dan longsor sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, maka perlu dilakukan yaitu, pilih, tebang dan tanam kembali,” kata E2L dengan khas senyumnya terpancar membawa kesejukan.
Lanjut E2L menjelaskan, “Solusi kedua adalah sefty atau keamanan, dimana pekerjaan pertambangan terdapat resiko yang sangat besar, termasuk pencemaran lingkungan dan logam berat yang berdampak kepada masyarakat sekitarnya, sehingga SOP keamanan sangat penting agar tidak merugikan pekerja tambang dan masyarakat serta lingkungan,” tandasnya
E2L menambahkan, untuk daerah pertambangan rakyat juga melihat peta lokasi kawasan pariwisata dan lokasi pertambangan, misalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, dan tentunya itu harus dicarikan solusi agar supaya pertambangan rakyat berjalan baik dan kawasan pariwisata juga berjalan dengan baik, tandas E2L.
(*)
