IKNews-SULUT– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengatakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini merupakan langkah strategis yang harus kita ambil dalam rangka menyesuaikan berbagai dinamika dan tantangan yang kita hadapi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Oleh karena itu, penyesuaian ini perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan berbagai aspek guna
stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di daerah kita.
Dalam proses penyusunan Perubahan APBD ini, kita berupaya untuk tetap fokus pada program-program yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat sistem kesehatan dan pendidikan.
Dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini, kami telah berupaya mengalokasikan anggaran secara optimal untuk berbagai sektor prioritas. Di antaranya adalah:
-Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Kami akan terus berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
-Pemulihan Ekonomi: Kami akan fokus pada pemulihan sektor-sektor ekonomi yang terdampak pandemi, dengan memberikan dukungan kepada industri pariwisata, pertanian, perikanan, dan sektor-sektor lainnya yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah.
-Peningkatan Infrastruktur: Kami akan terus membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, serta fasilitas umum, guna mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
-Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan: Kami akan memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakat, melalui peningkatan fasilitas, tenaga medis, dan tenaga pendidik yang berkualitas.
-Pemberian bantuan-bantuan kepada masyarakat dalam bentuk:
Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
-Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk kerukunan beragama dan pelaksanaan Pilkada;
Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial;
Belanja barang yang menyentuh usaha masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah diantaranya juga untuk pengendalian inflasi; serta Pembiayaan tanah pembangunan tempat tinggal para korban terdampak bencana erupsi Gunung Ruang di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Keberhasilan kita dalam mewujudkan berbagai program dan kebijakan tersebut tentu membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, akademisi, dan seluruh stakeholders, untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan daerah kita tercinta ini.
Saya juga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk terus mengawal pelaksanaan APBD ini dengan sebaik-baiknya, agar setiap rupiah yang kita alokasikan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Mari kita jaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, sehingga tujuan pembangunan yang telah kita tetapkan dapat tercapai dengan baik.
Gubernur Sulut juga berterima kasih dan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang mulia ini.
(*/Des)
