IKNews-SULUT– KPU Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bertempat di Grand Kawanua Novotel Manado, 17-18 Juli 2024.
Kegiatan Rakor ini di buka secara langsung oleh Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat (Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik) KPU Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan memberikan apresiasi dan berterima kasih atas kehadiran Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat serta KPU Kabupaten/Kota.
“Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik yang diselenggarakan KPU RI beberapa waktu yang lalu,” ujar Poluan
Kepada awak media, usai membuka kegiatan, Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat mengatakan tentu banyak hal yang harus dipersiapkan oleh kawan-kawan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.
“Pertama terkait dengan aspek perencanaan untuk pengadaan logistik, kemudian yang kedua, aspek pengadaan, dan yang terpenting aspek distribusinya,” ujar Yulianto yang didampingi Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan dan Anggota KPU Sulut, Salman Saelangi.
Ditambahkan Yulianto, di Sulawesi Utara ini ada 15 Kabupaten/Kota dan sebagian Kabupaten/Kota berada di daerah kepulauan-kepulauan yang tantangannya pasti berbeda dengan Kabupaten/Kota di wilayah daratan.
“Harapannya untuk Pilkada ini sama seperti Pemilu 2024 harus tepat waktu, tepat jumlahnya agar Pilkada serentak 27 November ini tepat waktu dilaksanakan oleh kawan-kawan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Khususnya dalam hal logistik, karena logistik ini menentukan Pilkada 27 November, kalau logistik belum datang 27 November, pasti ada pemilihan susulan,” tambahnya
Anggota KPU RI ini juga berharap kawan-kawan KPU di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota ini persiapannya lebih di persiapkan dengan baik termasuk penguatan kelembagaan.
“Ini kan menyongsong tahapan-tahapan yang sudah semakin padat, karena setelah Coklit berikutnya kan harus diumumkan daftar pemilih sementara kemudian daftar pemilih tetap sebagai acuan untuk pengadaan logistik, jumlah pemilihnya berapa, jumlah TPS nya berapa. Intinya begitu.” tutupnya
(Desiere)
