IKNews-ADVETORIAL– DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2023, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (26/3) siang.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen,SpB,KBD didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut, Raski Mokodompit.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara Prof Dr.(HC) Olly Dondokambey,SE mengatakan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah tahun 2023 antara roda pemerintahan dan pembangunan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara mengaju pada 5 misi pembangunan daerah.
Misi pertama peningkatan kualitas manusia di Sulawesi Utara diupayakan pada pencampaian sasaran yakni meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia.
Misi kedua penguatan ekonomi yang bertumbuh pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa diupayakan kepada pencampaian sasaran yakni meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.
Misi Ketiga pembangunan infrastruktur yang memadai diupayakan kepada pencampaian sasaran yakni meningkatnya infrastruktur dan konektivitas.
Misi Keempat pembangunan daerah yang berkelanjutan di upayakan pada pencampaian sasaran yakni meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Misi Kelima pemerintah yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah, diupayakan kepada pencampaian sasaran yakni meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan.
Ditambahkan Gubernur, Pengelolaan keuangan daerah secara umum sebagaimana tertuang dalam APBD tahun 2023 dapat disampaikan realisasi capaian pendapatan daerah ditahun 2023 sebesar 3.538.185.274.966,21 atau 89 persen dari target setelah perubahan yakni 3.937.495.597.596.
Pengelolaan Belanja Daerah, Reealisasi Belanja Daerah di tahun 2023 sebanyak 3.358.663.215.088 atau 88,07 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar 3.813.842.299.943 atas kerja keras dan juga sinergitas dalam pengelolaan keuangan selama ini secara bersama-sama kita membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu mempertahankan Opini WTP dari BPK-RI untuk pengelolaan keuangan tahun anggaran 2023 yang kini sementara di audit oleh BPK diharapkan menuai opini yang sama seperti sebelumnya dan membuat Provinsi Sulawesi Utara memperoleh WTP 10 kali berturut-turut.
Ditahun 2023 juga kita menjaga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara agar terus meningkat di angka 5,48 persen dan mengendalikan inflasi sekaligus juga menurunkan angka kemiskinan dan juga menjaga tingkat pengangguran terbuka.
Penyelenggaraan kepengurusan desentralisasi, urusan wajib pada urusan pendidikan pemerintah provinsi Sulawesi Utara sukses melaksanakan transformasi pembelajaran disatuan pendidikan melalui pemanfaatan akun belajar.co.id yang menjadi program utama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang mampu meraih Anugerah Kihajar 2023 untuk kategori daerah jawara belajar.id.
Lanjut dikatakannya, Dalam urusan kesehatan di tahun 2023 kita mampu mengoptimalkan berbagai fasilitas kesehatan yang ada untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat bahkan perihal jaminan kesehatan nasional provinsi Sulawesi Utara mampu mengakomodir 95 persen sebagai peserta JKN.
Selanjutnya untuk urusan tenaga kerja kita konsisten menjalankan program. Program perkasa, program pesona, dan perlindungan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja sektor transportasi darat untuk menciptakan ekosistem desa melalui inovasi Operasi Daerah Kesejahteraan Pekerja.
Untuk urusan perlindungan perempuan dan anak kita mampu meraih penghargaan provinsi layak anak.
Dan untuk urusan pangan fokus kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 sebagai program peningkatan ketahanan pangan masyarakat Sulut antara lain program pengelolaan sumber daya ekonomi, program peningkatan defersifikasi ketahanan pangan, program penanganan kerawanan pangan, program pengawasan keamanan pangan.
Untuk urusan lingkungan kita secara berkelanjutan melakukan penanaman mangrove di wilayah pesisir, melakukan restorasi ekosistem hutan dan lahan melalui penanaman pohon.
Untuk urusan pemberdayaan masyarakat desa kita telah melaksanakan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan, administrasi fasilitasi keuangan dan aset kelembagaan sekaligus evaluasi perkembangan di desa dan kelurahan
Untuk administrasi kependudukan dan catatan sipil kita telah berupaya melalui inovasi Optimalisasi Dokumen Strategis Kependudukan.
Untuk urusan perhubungan kita lakukan pembenahan secara sarana prasarana sektor, baik udara, laut, fasilitas keamanan.
Untuk urusan komunikasi dan informatika kita memantapkan pengelolaan e-coverment hingga tahun 2023.
Untuk urusan koperasi dan UMKM, pemerintah melaksanakan dan memberikan bantuan kepada UMKM melalui program pengendalian inflasi dan kenaikan harga BBM dan uang pengganti bahan baku oleh UMKM.
Untuk urusan penanaman modal realisasi investasi PMA dan PMD tahun 2023 naik sebesar 63,67 persen.
Untuk urusan kepemudaan dan olahraga kita menerapkan pola pembinaan olahraga secara insentif terhadap generasi muda melalui ajang atau kompetisi serta membangun fasilitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
Untuk urusan kebudayaan kita melakukan kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek kemajuan tradisi budaya bahkan mengangkat budaya dengan terus mendukung berbagai pelaksanaan pameran yang dilakukan oleh para budayawan maupun seniman di provinsi Sulut.
Untuk urusan perpustakaan kita telah melakukan inovasi yaitu dengan membuat perpustakaan online yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat.
Terkait urusan kelautan dan perikanan selain terus mendukung eskpor komoditi hasil laut pemerintah juga melakukan beberapa langkah preventif di sektor ini di antaranya penyelenggaraan penataan ruang laut di perairan Sulut serta menetapkan kawasan konservasi di perairan wilayah Utara dan Sitaro.
Untuk urusan pariwisata di tahun 2023 kita telah mampu melenyeggarakan beberapa event tingkat nasional maupun mancanegara untuk mendorong kunjungan wisata di Sulut. Disamping itu kami juga terus mendorong industri pariwisata dan meningkatkan fasilitas ekonomi kreatif.
Untuk urusan pertanian kita terus melancarkan program Marijo ba Kobong sampai dengan bulan Desember di tahun 2023 nilai tukar petani di Sulut adalah 112,84 persen dan itu terus melaksanakan kebijakan perlindungan dan jaminan nasional ketenagakerjaan untuk buruh tani dan petani penggarap melalui kerja sama dengan BPJS.
Untuk urusan kehutanan kita melakukan kegiatan dalam rangka pengamanan hutan untuk menjaga kerusakan ilegal loging, rehabilitasi hutan dan lahan di hutan lindung.
Untuk urusan energi sumber daya mineral kita melakukan konservasi energi di Wilayah Provinsi Sulut. Dan juga di tahun 2023 ini kerja sama Pemerintah dan PLN akan membangun Solar Cell di seluruh pulau-pulau yang ada di Provinsi Sulut.
Untuk urusan perdagangan dan perindustrian kita telah berhasil meningkatkan kinerja ekspor di tahun 2023 dimana kita mampu mencatatkan ekspor sebesar 79,40 juta US dollar pada bulan Desember 2023.
Selain itu dalam rangka pencegahan pelaporan agar supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan belanja anggaran Pemerintah Provinsi mampu meraih rangking pertama Monitoring Centre for Provinsion dari APK.
Disisi lain Pemerintah Provinsi Sulut selaku pengawas penyelenggara Pemerintah saat ini telah naik level yang sebelumnya level 2 menjadi level 3.
Perihal pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, dimana kita menerima penghargaan peringkat pertama predikat kepatuhan standar pelayanan publik dengan nilai 97,18 atau zona hijau dari Ombudsman RI.
Di penyelanggaraan tugas pembantuan dalam urusan pekerjaan umum kegiatan yang di selenggarakan sesuai rencana kerja dan anggaran dimana menuai sarana terpeliharanya fungsional jalan nasional, jembatan, sesuai dengan perkembangan lalu lintas dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk urusan sosial telah di lakukan program pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan pada kelompok usaha bersama rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan kepada pekerja sosial, bantuan wahana bagi masyarakat yang terdampak inflasi.
Untuk urusan perkebunan kita menjalankan program dan kegiatan dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI seperti peningkatan produksi tanaman dan perkebunan berkelanjutan.
Program dan kegiatan yang kita laksanakan sudah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah dan telah memberikan dampak terhadap sektor-sektor yang akan kita lakukan kedepan untuk memastikan apa yang kita lakukan benar-benar bermuara pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Mari terus jalin sinergitas dalam melanjutkan setiap kebijakan mengoptimalkan program-program strategis penggunaan dalam RPJMD 2021-2026. Mari bersama-sama menuai capaian yang lebih progresif dan positif apalagi di berbagai bidang dan sektor.
Turut hadir dalam paripurna tersebut Gubernur Sulawesi Utara, Prof Dr. (HC) Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven O.E Kandou, Anggota DPRD Sulut, Pejabat Lingkup Pemerintah Provinsi Sulut, Tamu Undangan, serta Insan Pers.
(Desiere/ADVETORIAL)
