IKNews, MALANG – Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. didampingi Wakil Bupati Malang, Drs. Didik Gatot Subroto, SH.MM di Balai Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Selasa (6/2/2024).
Kunker ini dalam rangka Monitoring Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahap I Alokasi Januari Tahun 2024 kepada warga masyarakat Desa Mulyoagung. Menko PMK bersama Wakil Bupati Malang dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang serta Camat Dau dan Kepala Desa Mulyoagung secara bergantian lakukan simbolis penyerahan bantuan beras 10 Kg kepada tiap keluarga, yang berjumlah 96 KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
”Selamat datang Bapak Menko PMK, setiap kali pulang ke Malang, terus keliling, setiap keliling selalu meninggalkan sesuatu. Tentunya diantara yang hadir calon penerima bantuan ini tidak selamanya ingin terus-terusan diberikan bantuan beras, namun ada bantuan yang sifatnya membangun. Bagaimana yang muda-muda ini menjadi insan yang kreatif, dengan bantuan atau program yang bermanfaat. Serta ada bantuan dan pelatihan-pelatihan yang kemudian bisa dikembangkan. Dengan demikian, kelak ke depannya menjadi insan yang maju, kreatif dan sukses,” jelas Wabup Malang.
Menko PMK mengakui bahwa dirinya berkunjung ke Desa Mulyoagung dalam rangka melakukan monitoring distribusi beras dari cadangan Pemerintah Pusat. Bantuan ini memang disiapkan sebagai bentuk jaga-jaga, terutama jika terjadi bencana dan adanya permasalah harga pangan terutama beras. Ditegaskannya, semua tahu bahwa harga beras saat ini terus merangkak naik, sehingga kalau naik seperti ini yang paling menderita adalah masyarakat bawah karena cukup membutuhkan.
”Karena itu pemerintah melalui Presiden telah menetapkan bahwa keluarga penerima manfaat untuk beras ini diperluas menjadi 22 juta lebih penerima. Saat ini cadangan pangan nasional dalam kondisi aman. Satu keluarga 10 kilo beras, per bulan / tahap, dan akan disalurkan selama 3 tahap yakni di bulan Januari Februari Maret. Untuk daerah-daerah wilayahnya sulit akses diperbolehkan atau bisa langsung 3 bulan sekaligus, jadi 30 kg. Sebaliknya untuk daerah-daerah yang tidak mengalami kendala, penyaluran dilakukan selama tiga bulan,” ucap Menko PMK.
Selain itu, diakui Muhadjir bahwa bantuan cadangan pangan ini dibawah tanggung jawab Badan Pangan Nasional yang bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dan Bulog. Bantuan ini bukan bantuan sosial, kata Beliau, melainkan memang merupakan cadangan pangan yang memang dibagi-bagi. Bantuan ini untuk mempertebal terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat, agar mereka tidak mengalami kekurangan pangan yang bisa terdampak pada kelaparan. Pasalnya, kalau hal itu dibiarkan nanti sangat beresiko bisa merambat keamanan wilayah, apalagi berada di musim politik.
Reporter: Dws
