IKNews, SURABAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo meraih opini “Kualitas Tinggi” Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan nilai 87,14 zona “Hijau” Kategori B dari Ombudsman Republik Indonesia.
Penghargaan ini diserahkan dalam Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 kepada seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Timur di ruang Hayam Wuruk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (24/1/2024).
Pengumuman penerima penghargaan ini disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Jazuli.
Penyerahan penghargaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto didampingi Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi.
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan pada tahun 2023 yang berhak mendapatkan piagam penghargaan adalah instansi yang mendapatkan zona hijau sekaligus telah melaksanakan produk-produk Ombudsman lainnya seperti saran perbaikan, tindakan korektif dan rekomendasi Ombudsman. “Hasil penilaian kepatuhan diperuntukkan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan,” ujarnya.
Sementara Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo telah memberikan pelayanan publik dengan baik. Namun masih perlu ditingkatkan terutama Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) harus jelas dan terukur pada setiap jenis pelayanan.
“Alhamdulillah Kabupaten Pobolinggo menerima nilai Opini Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Predikat Hijau kualitas tinggi dengan skor 87,14. Di Kabupaten Probolinggo ada 362 jenis layanan yang diberikan oleh 115 UPP (Unit Pelayanan Publik). Mudah-mudahan penghargaan ini bisa menambah semangat dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik,” katanya.
Sedangkan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi mengungkapkan tahun 2023 yang menjadi sampling lokus penilaian adalah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas Sumberasih dan Puskesmas Dringu.
“Kami di Bagian Organisasi selaku pengampu pembina pelayaanan publik merasa UPP belum prima/exellen dalam pelayanan ke masyarakat. Kami mempunyai gagasan adanya SOP integrasi berbasis IT, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan layanan dengan standar yang jelas,” ungkapnya.*
Reporter : Mayapadha Pasopati
