IKNews, Kotamobagu – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Cherish Harriette melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kotamobagu pada Selasa (12/12/2023).
Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Reses, dengan fokus utama membahas relevansi Undang-Undang No. 6 tahun 2004 serta aturan baru masa jabatan kepala desa yang mencapai sembilan tahun selama dua periode.
Menurut Kepala Dinas PMD, Tedi Makalalag, pertemuan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap besaran Dana Desa yang diterima dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).
“Kunjungan Anggota DPD RI ini terkait Reses sekaligus menanyakan apakah UU No. 6 tahun 2004 masih relevan atau tidak serta membahas juga tentang aturan baru masa jabatan kepala desa yakni sembilan tahun selama dua periode,” ucap Tedi.
Anggota Komite 1 DPD RI, Cherish Harriette, menjelaskan bahwa kunjungannya ke Dinas PMD Kota Kotamobagu merupakan tindak lanjut dari rapat antara Komite 1 DPD RI dan Kemendes PDTT.
“Agenda hari ini yakni terkait reses sekaligus ada penugasan dari komite satu ke Kementerian Desa dan PDTT untuk menfollow-up kesimpulan dari rapat komite satu bersama Menteri Desa PDTT Republik Indonesia,” ucap Cherish.
Pertemuan tersebut juga membahas aspirasi kepala desa di Bolaang Mongondow Raya (BMR), terkait perpanjangan masa jabatan dari 6 ke 9 tahun.
“Ada aspirasi dari kepala-kepala desa khususnya di Bolaang Mongondow Raya terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun ke 9 tahun terus kejelasan status P3K,” ungkap Cherish.
Cherish menyampaikan harapannya sebagai mitra dari Komite 1 DPD RI bahwa Sulawesi Utara akan mendapatkan perhatian lebih dari Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia.
“Kemarin pak menteri sempat mengatakan bahwa ketika ada kunjungan ke Sulawesi Utara supaya dapat didampingi oleh saya untuk berkunjung langsung dan melihat perkembangan desa yang ada di BMR khususnya di kota Kotamobagu,” tambahnya.
Reporter: Gie
