IKNews-SULUT- Anggota DPRD Sulut menyampaikan aspirasi untuk para petambang tradisional di Tatelu, saat rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka penyampaian gubernur terhadap ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2024 dilaksanakan, Selasa (10/10/2023).
Henry Walukouw menyampaikan, saat ini ada sekitar 2.000 orang penambang yang menunggu status Perijinan Pertambangan Rakyat untuk diperpanjang.
“Masyarakat menantikan status perijinan pertambangan yang sampai saat ini belum di perpanjang,” ungkapnya saat pemandangan umum Fraksi Demokrat.
Legislator Dapil Bitung Minut ini pun meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulut dapat merestui pertambangan tersebut, agar izin pertambangan dapat diperpanjang.
“Semoga pemerintah dapat memberikan sopport dan restu agar keluar lagi izinnya dan mohon dapat di follow up dengan baik,” tukasnya.
Ia pun menambahkan, izin ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk dapat beraktivitas dengan baik, sehingga dapat meminimalisasi konfik dan dapat menibgkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Des)**
