IKNews. Sulteng – Dugaan Oknum Pejabat pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Suwadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk warga yang rumahnya kurang layak di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sulawesi II, diduga sarat dengan pengarahan TFL serta kepentingan oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab.
Pasalnya rumah yang diharapkan Pemerintah untuk warga, agar bisa menikmati rumah layak huni, justru tidak berbanding lurus dengan harapan itu, karena rumah yang dibangun hanya berdindingkan atap seng, sehingga dugaan kuat antara penyedia bahan bangunan dan oknum pejabat serta kerjasama dengan TFL mengurangi volume dengan cara menaikkan harga bangunan untuk mendapatkan keuntungan.
Berdasarkan data lapangan, oleh tim media infokini.com, memang benar ada dugaan kuat, ditemukannya sejumlah unit rumah yang berdindingkan atap seng di beberapa Kabupaten yang tersebar di hampir setiap desa.
Sejumlah informasi dari berbagai media telah dilansir, serta beberapa mantan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang enggan ditulis namanya menyebutkan, untuk satu unit rumah pada program BSPS dari BP2P Sulteng mendapatkan bantuan sebesar Rp. 20 juta.
Namun jika melihat kondisi setiap unit rumah yang mendapat program bantuan tersebut, anggarannya diperkirakan hanya menghabiskan Rp. 10 juta.
“Kalikan ratusan unit rumah seperti itu, maka dugaan kami banyak uang yang didapatkan,” katanya.
Menurutnya, meskipun tak semua dibuatkan dengan konsep dinding seng, tetapi penggunaan dinding seng tersebut untuk program bedah rumah tidak layak huni kurang wajar dan beresiko tinggi bagi pengguna.
Diduga konsep bedah rumah dengan konsep dinding seng, muncul dari Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) BP2P Sulteng, Musniar M. Silondae. Sebab, sebelumnya konsep seperti itu belum ada.
Sementara, PPK Musniar yang dkonfirmasi via WhatsApp (WA) pada Kamis dan Jumat 23-24 Februari 2023 tidak menjawab pertanyaan wartawan, padahal pesan chat WA centang dua yang artinya masuk dan dibaca.*
Reporter : Jamaludin
