IKNews-SULUT – Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) kembali menyoroti dunia pendidikan di Sulawesi Utara.
Pasalnya, ada 38 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 58 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) status akreditasinya tidak diperpanjang dan sertifikat akreditasi dinyatakan kadaluarsa.
Hal tersebut menurut politisi milenial yang akrab disapa MJP ini, dianggap dapat mencederai dunia pendidikan di Sulut. Dinas pendidikan pun didesak harus bertanggung-jawab. Profesionalitas Dinas Pendidikan dipertanyakan.
“Ini sangat memalukan. Sangat jelas bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak bekerja dengan profesional,” tegas MJP, Rabu (08/02/2023) diruang kerjanya.
“Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Seharusnya Dinas aktif melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah supaya hal tersebut tidak terjadi. Salah satu implikasi negatifnya yakni kuota penerimaan siswa berprestasi dalam pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN akan menurun,” ujar MJP.
Ia pun mengusulkan penggantian kepala dinas Pendidikan Sulawesi Utara. Karena pengelolaan pendidikan yang buruk, bisa berimplikasi pada anak didik dan dunia pendidikan umumnya.
“Saya usulkan pak Gubernur untuk mengganti Kadis Pendidikan. Kerja tidak becus. Anak-anak didik kita yang nantinya kena imbas dari pengelolaan pendidikan yang buruk. Sekali lagi ini menunjukan bahwa pengelolaan pendidikan di Sulut sangat buruk dan amburadul,” pungkasnya.
(Des)**
