IKNews, SULTENG – Pemerintah Pusat gencar membantu penanggulangan kemiskinan mayarakat ektrim melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II pada Tahun 2022.
Namud di sisi lain, terindikasi ada sesuatu melanggar berdasarkan juknis atau juklat program.
Pasalnya Kegiatan Program Bedah Rumah penanganan kemiskinan ekstrim di Desa Awo, Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una, terindikasi ada pertanggung jawaban yang fiktif.
Berdasarkan sumber yang namanya tidak mau disebutkan, diduga ada 3 orang penerima bantuan di ganti dengan nama yang baru tanpa ada Keputusan perubahan.
Lebih parah lagi justru dalam pertanggungjawaban menggunakan nama yang telah mengundurkan diri dalam daftar penerima bantuan.
“Kami selaku tokoh masyarakat untuk mengusut tuntas atas dugaan manipulasi data dan pertanggungjawaban yang fiktif,” imbunya.
Bahannya lagi diberikan kepada pengganti tersebut dan diduga laporan pertanggung jawabannya menggunakan nama penerima bantuan yang telah mengundurkan diri bukan nama mereka yang menggantikan.
Sementara itu LSM Koalisi Rakyat Anti Korupsi Sulawsi Tengah menyatakan dalam surat Nomor. 05/KRAK/II/2023 yang telah dikim dan ditujukan kepada Kementerian PUPR di Jakarta serta beberapa direktorat jenderal perumahan meminta dan menolak agar Ibu Musnira, S.T, M.Si selalu PPK pada Program satuan kerja penyediaan perumahaan Propinsi Sulawesi Tengah.
“Pasalnya Ibu Musnira terindikasi telah menyinggung dengan ucapan yang tidak baik terhadap masyarakat Sulawesi Tengah,” bebernya.
Terpisah TFL Kabupaten Touna Desa Awo, saat mengkonfirmasi via telepon, terkesan tidak merespon.
Begitu juga dengan PPK Musnira, ST. M.Si, ketika di hubungi via telepon dan washaap tidak memberikan keterangan secara detail.
“Saya masih rapat, nanti saya cek dilapangan,” singkatnya.
Reporter : Jamaludin
